Verval PTK dan Syarat Pengajuan Penerbitan NUPTK Baru

Sahabat pembaca setia blog Pendidikan Pendidikan Sepanjang Hayat yang berbahagia, kali ini penulis akan memberikan bebrapa ketentuan dalam melakukan usul penerbitan NUPTK bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan formal maupun non formal. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 14652/B.B2/PR/2015 tentang Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Tahun 2016. 

Syarat dan Ketentuan Penerbitan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan:

1. Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB.
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal (KB/TPA/SPS, PKBM/TBM, Kursus, dan UPT)
3. Guru PNS/CPNS, Pengawas PNS, dan Guru bukan PNS
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Non Formal PNS/CPNS dan bukan PNS 
5. S-1/D4 dari LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau dari LPTK/PTS yang terakreditasi Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah Januari 2006 
6. Guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam Dapodik Dikdasmen dan Paud-Dikmas denganketentuan:
7. Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTK oleh PDSPK
8. Kandidat guru dan tenaga kependidkan penerima NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (meng-upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK: 1). Guru dan tenaga kependidikan PNS: SK CPNS/PNS + SK Penugasan dari Dinas Pendidikan 2). Guru dan tenaga kependidikan non PNS: a). Di sekolah negeri: SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur; b) Di sekolah swasta: SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut)
9. Diverifikasi dokumen persyaratannya oleh Disdik Kab/Kota/Provinsi, Ditjen GTK sesuai kebijakan yang ada
10. Guru yang aktif tidak dalam Dapodik (Guru Kemenag):
11. Diajukan oleh operator Disdik melalui aplikasi verval GTK
12. Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTK oleh PDSPK
13. Kandidat guru penerima NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (meng-upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK: - Guru PNS, SK CPNS/PNS + SK Penugasan dari Disdik. - Guru non PNS:
14. Di sekolah negeri: SK Pengangkatan dari Bupati/Walikota/Gubernur
15. Di sekolah swasta: SK Pengangkatan GTY selama 2 tahun secara terus menerus dihitung sampai dengan bulan Januari 2016 (SK tidak berlaku surut)
16. Diverifikasi dokumen persyaratannya oleh Disdik Kab/Kota/Provinsi, Ditjen GTK sesuai kebijakan yang ada
17. Syarat dan Ketentuan Penonaktifan NUPTK bagi Guru dan Tenaga Kependidikan:
18. Guru Kemendikbud
19. Mengajukan surat penonaktifan NUPTK ke Disdik dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Sekolah
20. Operator Disdik melalui aplikasi verval GTK mengajukan penonaktifan NUPTK dengan memindai (scan) dan meng-upload: a). Dokumen penonaktifan dari guru yang bersangkutan b). Surat Pengantar Kepala Sekolah. c). Surat Persetujuan dari Disdik
21. Guru Kemenag
22. Mengajukan surat penonaktifan NUPTK ke Disdik dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Madrasah dan surat persetujuan dari Kanwil Kemenag
23. Operator Disdik melalui aplikasi verval PTK mengajukan penonaktifan NUPTK dengan memindai (scan) dan meng-upload: a). Dokumen penonaktifan dari guru yang bersangkutan b). Surat Pengantar Kepala Madrasah. c). Surat Persetujuan dari Kanwil Kemenag d). Surat Persetujuan dari Disdik

Hal hal lain yang masih kurang jelas silahkan  anda dapat mengunduh panduan Verval PTK untuk syarat dan ketentuan pengajuan NUPTK disini : PANDUAN VERVAL PTK & SYARAT PENERBITAN NUPTK BARU